ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah mesti melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) di membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra yang tidak keliru diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran karena mereka yang benar-benar tahu keadaan di lapangan, mulai dari pergi hingga sampai di luar negeri, kata mahfud pada jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan itu dalan forum silaturahmi ketua umum dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi yang bertema mengakibatkan kebijakan pemerintah ke arah iklim usaha dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki merupakan pihak dari proses pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Menghilangkan bekas jerawat
- Cara Aman membersihkan Jerawat
oleh sebab tersebut, tutur dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan bisnis juga akses dan luas kepada keterlibatan pjtki melalui objek wisata memperbaiki mutu sistem untuk pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan juga latihan, perlindungan dalam pada luar negeri, sampai dengan pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar sebagai mitra selama berbagai proses kebijakan, bukan untuk objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai kiranya pada ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah tenntang penempatan serta perlindungan terhadap pekerja migran masih belum maksimal makanya masih belum mampu diaplikasikan selama penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan itu dia sampaikan dijadikan tanggapan atas keluhan daripada bagian apjati dan menyimpan kiranya pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dijadikan mitra selama membuat kebijakan, padahal pjtki adalah bagian dan paling berperan dalam lapangan selama menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan pada pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan merupakan pelaksana dalam lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, kata sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan dan menyertakan pjtki sebagai partner pemerintah. jangan jika banyak kesuksesan juga prestasi pemerintah yang menerima, tapi jika banyak masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya pihak pjtki sebenarnya seringkali berhasil melaksanakan masalah-masalah kaum pekerja migran dalam luar negeri, termasuk persentasi hukum dengan pendekatan informal, dimana langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan cara yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah di luar negeri makanya cenderung sulit supaya melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji kepada apjati agar mengatakan aspirasi tersebut kepada pemerintah agar dilakukan pembicaraan guna mewujudkan kebijakan yang dapat mendorong cuaca upaya-upaya dan kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah seluruh masukan ini aku sampaikan pada pemerintah, kta akan membahas lagi supaya mencari hapal apakah sudah sesuai serta baru banyak yang perlu diperbaiki, ujar mahfud.