anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi mengatakan sistem politik dinasti mesti dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, kehadiran politik dinasti, salah satunya seluruh kepala daerah adalah Satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik yang kebanyakan ditawarkan publik, ujar arwani thomafi pada jakarta, kamis.
arwani menyampaikan, tak dapat dipungkiri jika darah politik mengalir pada suatu keluarga, namun keuntungan itu tetap usah dibatasi agar memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tak boleh mencalonkan keluarganya dalam Satu periode setelahnya, kami tak akan hak yg dipunya kebanyakan umum itu tersandra melalui hak dinasti itu, tutur arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti serta berpotensi mempersempit partisipasi publik melalui membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih dari Satu jenis, tak cuma politik, namun dapat merambah ke bidang ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, walaupun darah politik tidak bisa dihalangi, tapi melalui pembatasan tersebut, umum baru memiliki kesempatan membangun demokratisasi di sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut harus diatur melalui menarik, supaya tak terjadi penyanderaan hak politik umum, papar arwani.