kementerian di negeri (kemdagri) ingin mengevaluasi anggaran pendapatan serta shopping daerah (apbd) agar kenal efektivitas kewenangan otonomi daerah (otda) di semua pemda, tutur mendagri gamawan fauzi, di jakarta, kamis.
beberapa kali presiden mengingatkan bahwa dalam sejumlah daerah angka penduduk miskinnya masih di atas 20 persen, tapi properti dan kendaraan pejabatnya mewah, kantornya megah. ini tak pantas, papar mendagri usai menjalankan peringatan hari otda 2013, selama hotel bidakara jakarta, kamis.
rencana evaluasi anggaran tersebut mau diselenggarakan kemdagri bersama dengan unit kerja presiden jenis pengawasan juga pengendalian pembangunan (ukp4), dan dimulai dalam mei.
mendagri menyebutkan ketika ini sejumlah daerah diindikasikan cuma menyerap 18 persen anggaran pemerintah daerah supaya pembangunan, sedang sisanya sebagian sulit dimanfaatkan supaya shopping aparatur ataupun gaji pns. penggunaan anggaran pemerintah daerah agar shopping modal harus ditingkatkan adalah tidak mahal 28 persen.
Informasi Lainnya:
sementara itu, anggaran dan paling banyak dimanfaatkan dengan pemda adalah agar shopping aparatur, gaji pegawai negeri sipil (pns), dan perjalanan dinas. malahan ada dan shopping aparaturnya sampai 72 persen.
itu tak adil, oleh karenanya harus dievalusi. kunjungi apbd-nya Salah satu per Salah satu, tegasnya.
saat ini, proses pra-evaluasi baru berlangsung di kemdagri, agar kemudian dibicarakan melalui ukp4 di awal mei. hasil evaluasi ingin terbuat dengan rutin juga bertahap juga diberikan pada presiden untuk ditindaklanjuti.
hasil evaluasi dan akan diserahkan terhadap gubernur, supaya pada mengevaluasi apbd 2014 nanti mesti waktu untuk dicermati, jangan asal setuju saja, katanya.