anggota komisi vii dpr ri irfan membayar pada perusahaan tambang pt vale indonesia untuk melepas tanah yang belum dimanfaatkan juga memberikan lahan tersebut kepada pemerintah.
jangan tunggu sampai 2025 baru diberikan. nanti pemerintah hendak panggil investor untuk memanfaatkan lahan tersebut, papar irfan ketika pertemuan antara pt vale indonesia, pemkab morowali serta pemprov sulawesi sedang yang dimediasi oleh komisi vii dpr ri di kota palu, rabu.
tahun 2025 merupakan berakhirnya waktu kontrak karya pt vale indonesia selama tanah air. kontrak perusahaan tambang itu sudah berlangsung sejak tahun 1968.
saat ini persentasi lahan menganggur serta baru dimengerti dengan pt vale indonesia luasnya mencapai 36 ribu hektare tersebar di sederat blok pada kabupaten morowali, sulawesi tengah.
Informasi Lainnya:
secara keseluruhan pt vale indonesia beroperasi di lahan seluas 190 ribu hektare tersebar di sulawesi selatan, sulawesi tengah serta sulawesi tenggara.
presiden direktur pt vale indonesia nico kanter menyatakan pihaknya siap melepas lahan dan belum ditekuni.
dia malahan mendesak pemkab morowali supaya cepat menunjuk calon investor supaya mengolah lahan menganggur tersebut. pasti saja melalui ketentuan berlaku, tutur nico.
sementara tersebut, anggota komisi vii lainnya, mulyadi, menyampaikan pt vale indonesia untuk memegang teguh komitmennya supaya turut mengembangkan daerah pada sekitar operasi pertambangan.
jangan hanya berdalih telah menyalurkan csr (dana tanggung jawab sosial perusahaan). csr hanya menjadi pembius serta modus investasi, papar politisi partai gerindra ini.